Mengutip berita yang di tulis di situs sebuah departemen membuat saya menjadi takut. Bukan ingin meremehkan ide serta solusi ini tetapi melihat kenyataan di lapangan, bahwa dengan sistem berbayar saja kualitas masih sangat jauh apalagi dengan kondisi gratis. Mungkin benar pemerintah saat ini mampu untuk membiayai hal tersebut, tetapi sadarkah bahwa perkembangan kedepan kita akan berhadapan dengan dunia global dimana kita mau tidak mau akan di paksa untuk belajar menghargai sebuah pendidikan. Dengan kondisi bahwa pemerintah belum mampu untuk menjamin keberlangsungan proses KBM yang seutuhnya. Tetapi mari kita lihat sejauh mana ini bisa berjalan…
Jakarta, 29/3/2007 (Kominfo-Newsroom) – Seluruh siswa yang duduk di bangku SMAN di Jakarta pada 2008 mendatang akan dibebaskan dari biaya SPP, setelah sebelumnya Pemprov DKI Jakarta menggratiskan biaya SPP untuk SDN dan SMPN atau yang sederajat.
”Kami di komisi E mencoba mengalokasikan dana dan pada 2008 nanti seluruh SMA Negeri akan digratiskan, kami akan coba argumen dengan eksekutif, ” ujar Agus Darmawan, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Kamis (29/3).
Agus menjelaskan, program pendidikan dasar gratis untuk SDN dan SMPN atau sederajat yang telah diterapkan Pemprov DKI Jakarta sejak 2006 lalu merupakan proyek baru yang belum pernah dilaksanakan.
Untuk itu, lanjutnya, DPRD DKI pada 2007 ini telah mengalokasikan anggaran untuk program pendidikan gratis berikutnya yang tidak hanya ditujukan bagi pendidikan dasar negeri, melainkan juga untuk sekolah swasta di tingkat SD, SMP atau sederajat.
”Tahun 2006 lalu kami sudah bisa menggratiskan SD, SMP dan madrasah Negeri. Pada 2007 ini kami akan coba ditambah dengan SD dan SMP swasta. Begitu juga untuk SMAN dan SMKN tahun ini (2007) insya allah akan gratis bagi siswa yang tidak mampu, ” katanya.
Agus Darmawan berharap, program pendidikan gratis bagi siswa SD, SMP baik negeri maupun swasta dan SMAN (bagi siswa SMAN yang tidak mampu) ini mulai terealisir pada April 2007 mendatang.
Mengenai dana yang telah dialokasikan DPRD pada APBD 2007 ini, menurut Agus, rata-rata 10 hingga 15 persen dari setiap sekolah tersebut telah dialokasikan bagi siswa yang tidak mampu.
Dia juga mengakui, meski siswa telah dibebaskan dari biaya SPP, namun di lapangan masih ditemui berbagai pungutan yang memberatkan orang tua murid, antara lain kewajiban membeli buku pelajaran.
Karena itu, komisi telah meminta agar buku-buku pelajaran yang wajib (bukan buku-buku penunjang) harus menjadi prioritas dalam petunjuk teknis penyaluran bantuan operasional pendidikan (BOP).
”Pekan lalu kami sudah rapat, nanti di BOP buku-buku wajib itu diprioritaskan dan harus tercover. Jadi tidak ada alasan lagi sekolah meminta uang buku,” katanya.
